Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengembangan informasi lingkungan serta kerjasama teknis.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  6. Perumusan dan sosialisasi kebijakan pelayanan pengaduan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;
  7. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  8. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  9. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  11. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan penegakan hukum oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Penyusunan kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  13. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  14. Perumusan dan melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  15. Pengkoordinasian pelaksanan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan – keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  16. Perumusan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  17. Perumusan kebijakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
  18. Perumusan dan menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  19. Perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan dan penyediaan informasi lingkungan hidup.
  20. Perumusan kebijakan pengelolaan, publikasi dan dokumentasi data dan informasi lingkungan;
  21. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  22. Penyusunan kebijakan, mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
  23. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.